Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI Jakarta berencana mengajukan banding kepada Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta terkait pemberian sanksi terhadap SM, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajarannya yang kedapatan melakukan pungutan liar (pungli) di Pasar Ikan Muara Angke, Penjaringan beberapa waktu lalu.

Itu sudah dihukumkan. Cuma saya justru mau bikin surat lagi. Saya ngak mau hukuman itu. Kurang berat,

"Itu sudah dihukum kan. Cuma saya justru mau bikin surat lagi. Saya nggak mau hukuman itu. Kurang berat," kata Darjamuni, Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Rabu (30/3).

Ia menilai, hukuman penurunan pangkat selama dua tahun dan tidak mendapatkan Tunjangan Kinerja Dinamis (TKD) selama 10 bulan yang dijatuhkan kepada SM terlalu ringan. Terlebih, perbuatan yang dilakukan pegawainya itu telah membuat malu instansinya sehingga harus diberikan sanksi lebih berat berupa pemecatan dari profesi PNS.

"Begitu keluar hukuman, saya nggak puas. Apalagi saya betul-betul mendapatkan bukti bahwa dia pungli. Saya maunya dipecat aja jadi PNS," tegasnya.

Darjamuni optimistis, keinginannya untuk memecat SM dari profesi PNS dapat terealisasikan. Meski pun syarat untuk melakukan pemecatan harus mengajukan kasus baru dari orang bersangkutan yang bertentangan dengan aturan dan etika kepegawaian.

Perlu diketahui sebelumnya, enam pedagang ikan menuntut pengembalian uang lapak sebesar Rp 192 juta dari seorang oknum pegawai negeri sipil (PNS) yang mengurusi Pasar Ikan Muara ‎Angke di Kawasan Perikanan Pelabuhan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara.

Oknum PNS berinsial SM tersebut diketahui telah menjanjikan sejumlah pedagang yang berjualan di tiga lokasi berbeda di Muara Angke, bisa memperoleh lapak di gedung baru Pasar Ikan Muara ‎Angke, asalkan menyetorkan uang hingga puluhan juta rupiah.

"Kalau‎ saya diminta PNS itu hingga Rp 60 juta agar bisa dapat empat lapak di gedung baru Pasar Ikan Muara Angke," ungkap salah satu pedagang yang tak mau disebutkan identitasnya, Senin (23/11) lalu.